Di Duga 18 pembangunan SPALD.S di Kepahiang menjadi ajang korupsi berjemaah

Kepahiang Transtv45.com –Pemerita pada tahun 2025 ini mengucurkan program SPAL.D Di berbagai Wilayah Kabupaten di Propinsi Bengkulu Bahkan di Propinsi lainnya dan sala satu Di kabupaten Kepahiang yang mana Proyek pembangunan sistem air limba domestik Setempat (SPALD.S) Salah satu terletak di Desa Pulogeto Kecamatan Merigi, dan Desa Pagar agung Serta Desa Cinto mandi Baru Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu,
tengah menjadi sorotan warga dan pemerhatian anggaran.
Pasalnya, harga satu unit MCK dilaporkan mencapai Rp11 juta, memunculkan dugaan adanya pemborosan atau penyimpangan anggaran sehingga dugaan ini menjadi topik pembahasan ,Selesa(8 juli 2025).

Informasi yang dihimpun dari masyarakat setempat menyebutkan bahwa pembangunan MCK ini dikerjakan pada tahun anggaran 2025 melalui danas PUPR kabupaten kepahiang. Warga mengaku terkejut setelah mengetahui nilai anggaran untuk satu unit MCK yang dianggap terlalu tinggi dibandingkan dengan harga pasaran dan spesifikasi bangunan sederhana yang terlihat di lapangan.

Menurut keterangan Sumber J 45 dan K 42.“Kalau kami lihat bangunannya biasa saja, tidak terlalu besar, hanya tembok bata sekitaran 850 buah, atap seng 2 keping Ring Traso 1 btg , kloset, bak resapan, dan juga tekmon yang mana di adakan oleh pihak PUPR Artian pihak KSM di desa tinggal pasang .Tapi katanya pencairan dana tersebut menggunakan Vie sebagai bentuk kelancaran administrasi dan pencairan. Kami heran, masa semahal itu sedangkan ukuran MCK tersebut Hanya lebar 120 cm dalam dan luar 140 cm dengan ketinggian 180 blakang dan bagian depan 2 MTR jika di hitung skala kasar cuma menghabiskan dana sebesar 6 juta namun ini melebihi 10 juta per unit?” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Dan Awak media TransTV45 Juga sempat Mengkompirmasi Kepada Salah satu Kepala Desa Pagar Agung menjelaskan” KSM Desa kami cuman mendapatkan upah pamasangan aja semuanya sudah di atur Baik dari pihak pemasukan mau pun dari pihak pihak lain,kami hanya dapat upah pemasang dan pembelian seperti papan cor serta ATK itu aja,dan Pertanggung jawaban adrimistrasi tuturnya melalui panggilan tlpn whaspp.

Hingga berita ini diturunkan, Kelompok Swadaya Masyarakat(KSM)Belum Bisa di temui guna untuk memberikan keterangan resmi terkait rincian anggaran maupun pelaksanaan proyek tersebut. Beberapa warga berharap agar pihak terkait, termasuk inspektorat atau aparat penegak hukum, dapat menelusuri dugaan kejanggalan dalam proyek tersebut.

Pemerhati kebijakan publik di Kepahiang, mengatakan bahwa transparansi dana PURP harus menjadi perhatian utama, terlebih jika ada dugaan mark’ap atau pemborosan anggaran. ,,Unjar nya

Masyarakat berharap agar pembangunan infrastruktur desa benar-benar dilakukan secara transparan, efisien, dan mengutamakan kebutuhan serta kesejahteraan warga, bukan justru menjadi celah untuk kepentingan segelintir pihak.

By fb

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *