Tulang Bawang- TransTV45.com|| Puluhan wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Tulang Bawang Bersatu (FWTB) bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar aksi damai pada Senin (15/09/2025). Mereka menyampaikan tuntutan tegas kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, mendesak pencopotan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) yang dinilai tidak pro terhadap keterbukaan informasi publik.
Dalam dua tahun terakhir, Kadis Kominfo disebut menghambat akses informasi publik serta mempersempit ruang gerak jurnalis dalam menjalankan tugas peliputan di lingkungan Pemkab Tulang Bawang. Sikap tersebut dinilai sebagai bentuk arogansi birokrasi yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan kebebasan pers yang dijamin oleh konstitusi.
Sebagai simbol matinya demokrasi dan kebebasan pers, massa aksi juga membawa keranda mayat dalam long march dari Kantor Bupati menuju Kantor DPRD Tulang Bawang. Keranda tersebut menjadi pesan keras bahwa keterbukaan informasi publik di Tulang Bawang dianggap telah “dikubur” oleh kebijakan Kadis Kominfo.
“Kami merasa diperlakukan tidak adil. Padahal pers adalah mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi ke publik. Kalau akses ditutup, ini jelas merugikan masyarakat luas,” tegas Jefri, salah satu perwakilan jurnalis dalam aksi tersebut.
Para jurnalis juga menilai tindakan Kadis Kominfo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menegaskan hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta kewajiban pejabat publik mendukung kerja jurnalistik yang profesional dan akuntabel.
Enam Tuntutan Utama FWTB:
Evaluasi dan copot Kadis Kominfo yang dinilai tidak transparan serta tidak mendukung keterbukaan informasi.
Audit anggaran Kominfo APBD 2024–2025 oleh Kejaksaan Negeri dan Polres Tulang Bawang untuk mengusut potensi penyalahgunaan anggaran publikasi.
Transparansi dana publikasi agar dikelola secara adil, profesional, dan merata untuk semua media.
Pengembalian anggaran publikasi ke SKPD masing-masing demi efisiensi dan desentralisasi.
Penghapusan aturan rumit yang menyulitkan media dalam menjalin kerja sama dengan pemerintah.
Keberlanjutan dan transparansi dalam proses kerja sama media cetak, demi menjaga eksistensi media lokal.
Aksi ini akhirnya mendapat respons langsung dari Bupati Tulang Bawang, Qudratul Ikhwan, yang menemui para jurnalis di lokasi. Ia menyatakan bahwa seluruh kebijakan pemerintahan memiliki dasar hukum, namun aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti secara serius.
“Saya telah instruksikan jajaran untuk mengkaji ulang kebijakan yang dikeluhkan rekan-rekan media. Pemerintah daerah terbuka untuk evaluasi demi perbaikan,” ujar Qudratul.
Di akhir pernyataannya, Qudratul menutup dialog dengan ajakan agar semua pihak tetap menjaga komunikasi yang santun dan konstruktif.
Sementara itu, Ketua DPRD Tulang Bawang Aliasan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada insan pers yang telah datang menyuarakan aspirasi ke “Rumah Rakyat”.
“Terima kasih banyak dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh insan pers yang telah datang ke DPRD Tulang Bawang. Kami menerima dan mendukung semua tuntutan yang disampaikan. Hal ini akan segera kami tindaklanjuti dengan memanggil dinas terkait serta membahasnya demi menegakkan hak-hak insan pers. Melalui pers inilah masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang,” ungkapnya.
Aksi yang dimulai di Kantor Bupati Tulang Bawang dan berlanjut ke Kantor DPRD Tulang Bawang ini berjalan dengan tertib, dengan pengamanan langsung dari personel Polres Tulang Bawang dan Kodim 0426. Kehadiran aparat TNI–Polri memastikan jalannya aksi tetap aman, kondusif, dan lancar. Kehadiran keranda mayat dalam aksi ini pun menjadi simbol kuat perlawanan wartawan terhadap matinya transparansi dan kebebasan pers di Tulang Bawang.
(Harry)
