Palu-TransTV45.Com//Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) terus mengakselerasi pemenuhan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh kabupaten dan kota. Targetnya, seluruh Posbakum se-Sulteng tuntas dan beroperasi penuh pada awal Desember 2025. Saat ini, dua daerah yang masih dalam tahap finalisasi adalah Kabupaten Banggai dan Kabupaten Buol.
Kakanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy menegaskan bahwa kehadiran Posbankum merupakan mandat undang-undang dan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
“Tidak boleh ada warga negara yang kehilangan hak karena tidak memahami hukum atau tidak mampu membayar jasa advokat. Posbankum hadir sebagai jaring pengaman keadilan,” tegasnya.
Menurut Rakhmat, percepatan pembentukan Posbankum akan sangat berdampak pada efektivitas penyelenggaraan layanan bantuan hukum, terutama dalam proses pendampingan perkara pidana maupun perdata. Ia meminta pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi, terutama dalam penyediaan fasilitas dan dukungan anggaran.
Saat ini, Kanwil Kemenkum Sulteng telah melakukan pemetaan kebutuhan sarana Posbakum, verifikasi lembaga bantuan hukum mitra, serta penyusunan mekanisme layanan.
“Kami ingin masyarakat menerima layanan yang benar-benar berkualitas, bukan hanya formalitas. Itu sebabnya pembentukan Posbakum selalu kami awasi ketat,” jelasnya.
Selain itu, Rakhmat menekankan bahwa percepatan Posbakum merupakan bagian dari strategi nasional memperluas akses keadilan (access to justice). Ia menyebut bahwa Sulawesi Tengah harus menjadi salah satu provinsi yang memiliki cakupan layanan bantuan hukum paling lengkap di Indonesia.
