Sambas, TransTV45.com – Tokoh adat Dusun Karangan, Tingki Wardoyo, melontarkan kritik keras usai menghadiri sosialisasi yang digelar di Hotel Pantura, Jumat (24/4/2026).
Alih-alih menjadi ruang penyelesaian konflik, forum tersebut justru dinilai hanya formalitas tanpa substansi. Persoalan utama antara masyarakat adat Kampung Karangan dan PT Rana Wastu Kencana (RWK) sama sekali tidak disentuh.
“Kami sangat kecewa. Katanya sosialisasi Lanjutan , tapi perusahaan belum pernah turun langsung ke masyarakat kami. Hari ini pun tidak ada satu pun masalah kami yang dibahas,” tegas Tingki.
Menurutnya, kehadiran masyarakat dari Kampung Karangan bukan sekadar memenuhi undangan, melainkan membawa harapan besar agar konflik yang telah berlangsung puluhan tahun bisa dibuka secara transparan. Namun yang terjadi, forum tersebut dinilai mengabaikan suara masyarakat.
“Kami datang jauh-jauh, membawa adat dan marwah. Tapi hasilnya nol besar. Tidak ada solusi, tidak ada kejelasan,” ujarnya dengan nada tegas.
Tingki pun melayangkan ultimatum. Ia menegaskan, jika hingga pertemuan lanjutan pada Senin mendatang tidak ada keputusan yang adil dan jelas, masyarakat adat siap mengambil langkah tegas melalui mekanisme adat.
“Kalau Senin nanti masih nihil, kami akan ambil langkah adat sebagai keputusan terakhir,” katanya.
Langkah yang dimaksud bukan sekadar simbolik. Tingki menegaskan, masyarakat siap melakukan sumpah adat yang berujung pada penutupan akses jalan secara permanen—baik bagi perusahaan maupun masyarakat sendiri.
“Jalan itu akan kami tutup. Tidak ada lagi yang boleh melintas, termasuk PT RWK. Ini bukan ancaman, ini sumpah adat,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, konflik antara masyarakat adat Kampung Karangan dan PT RWK telah berlangsung selama sekitar 31 tahun tanpa penyelesaian berarti. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan kegagalan dalam menghadirkan keadilan di tengah investasi yang seharusnya membawa kesejahteraan.
“Selama 31 tahun kami hidup dalam konflik dan ketidakpastian. Di tempat lain investasi membawa manfaat, di kami justru jadi sumber masalah,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Tingki mendesak pemerintah untuk tidak lagi diam. Ia meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Sambas segera turun tangan sebagai penengah yang adil sebelum situasi semakin memanas.
“Jangan tunggu sampai kami bertindak. Pemerintah harus hadir dan berdiri di tengah. Di mana keadilan untuk kami?” pungkasnya.
Mulyono
