Yogyakarta-TransTV45.com|| Seiring menghadapi era keterbukaan, pemerintah dituntut memberikan pelayanan yang paripurna. Untuk itu, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus dikelola secara presisi, agar mampu menjadi pendorong terwujudnya hidup-kehidupan-penghidupan yang lebih layak dan berkeadilan bagi masyarakat DIY.
Hal ini diungkapkan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DIY Tahun 2025 pada Kamis (14/12). Bertempat di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Sri Sultan mengatakan, saat ini masyarakat bisa dengan mudah mengakses berbagai layanan dan sumber-sumber informasi. Karena itu, akuntabilitas sudah harus dibangun sejak proses perencanaan.
“Transparansi menuntut desain perencanaan yang tidak hanya ideal di level tekstual, tapi juga harus mampu diimplementasikan secara kontekstual. Oleh karena itu, Saya kembali menekankan perlunya suatu dokumen perencanaan yang responsif, antisipatif, dan fleksibel sebagai kolaborasi lintas sektor,” ungkap Sri Sultan.
Dalam upaya mencapai sinkronisasi, Sri Sultan pun menegaskan, strategi Penyusunan RKPD DIY Tahun 2025, harus linier dengan Kerangka Transformasi Indonesia Menuju 2045. Adapun transformasi tersebut meliputi Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola, dengan basis-basis kebijakan kewilayahan, untuk mengurangi ketimpangan.
Sumber Pemda DIY
Red
