Lebong – Transtv45.Com|| Beberapa awak media dan lembaga LSM mempertanyakan anggaran yang di lontarkan dan terungkap sangat memungkinkan kedepan nya disaat membuat SPJ nantinya akan menutupi kekurangan tentu hal ini akan berimbas dalam perobahan APB Desa mendatang, bisa saja terjadi beberapa kegiatan yang harus dihilangkan salah satunya seperti biaya perjalanan dinas (SPPD) bagi seluruh perangkat desa, ditambah lagi biaya biaya operasional lainnya, kalau ini sampai terjadi kasian dengan para perangkat desa yang ada.tutur awak media. kamis(01-08-2024).
lanjut,,dikatakannya pula para Kades pada gelombang pertama ini hanya menuju ke pulau dewata Bali, namun pada gelombang berikutnya akan diperkirakan pada tahun ini dan bulan mendatang akan melakukan kegiatan di dua tempat yaitu Pulau dewata Bali selanjutnya akan menuju ke tempat-tempat lain terangnya.
“Ia juga menuturkan kadang kadang para perangkat desa”dalam menerima insentifnya bisa menunggu berbulan bulan, terkadang juga hingga mencapai tiga bulan, ketika ditanya siapa CEO / organisasi yang mendampingi para kepala desa tersebut, saya tidak tahu bang, silahkan abang koordinasi bersama ketua Forum kades Kabupaten lebong ini. sebutnya.
Beberapa pengiat anti korupsi di kabupaten lebong mempertanyakan, Apakah masyarakat Kabupaten lebong sudah di kategorikan tercukupi kah.? sehingga Aparatur pemerintahannya mengeluarkan dana hingga Ratusan/ Milyaran untuk Bimtek, ungkapnya.
Cikak sekretaris LSM (MSK)Masyarakat Sadar Korupsi indonesia menjelaskan, Cara pelaksanaan Bimtek dengan anggaran yang fantastis di setiap pelaksanaannya, bahkan diduga jika dikumpulkan dari jumlah peserta sampai Ratusan juta bahkan hingga Milyaran Rupiah bersumber dari Dana Desa (DD) harus tergerus lagi Dana Desa yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat.
“Mengapa tidak ada yang berani menolak Program Bimtek untuk Aparatur Desa yang banyak mengeluarkan anggaran tersebut, apalagi kondisi Pemerintahan di Kabupaten Lebong rata-rata saat ini masih memprihatinkan. Bila para kepala Desa menolak ikut Bimtek, mungkinkah masuk penjara, tidak kan,”. Malah berlibur untuk refreshing, “tutur Cikak ..Di ketahui kadis PMD lebong Ketika di hubungi Lewat WhatsApp sampai sekarang tidak ada jawaban.
Tidak masuk diakal,LSM (MSK)Masyarakat sadar korupsi Indonesia Cikak merasa heran dan berharap di Kabupaten Lebong tidak ada yang mampu mencegah acara Bimtek semacam itu, sehingga Dana Desa terus di gerogoti. Bimtek dinilai tidak mengubah mindset dan ilmu pengetahuan para peserta, namun hanya untuk kepentingan formalitas dan buat kepentingan kantong tertentu, bahkan merugikan desa yang seharusnya dana desa bisa dimanfaatkan ke arah yang lebih baik dan lebih maju bagi masyarakat.
Menurutnya Cikak dari Sekretaris (MSK)masyarakat sadar korupsi indonesia, hasil bimtek tidak berdampak positif terhadap tata kelola pemerintahan Desa, dari tahun ke tahun begitu-gitu saja. “Seharusnya, bimtek tidak mesti keluar daerah, tapi cukup mendatangkan atau mengundang para pihak yang berkompeten ke Kabupaten Lebong, kegiatan tersebut telah bisa dilaksanakan di daerah,” ungkapnya.
Cikak Menjelaskan,pengelolaan dana desa, masih menjadi masalah serius. Padahal, kegiatan bimtek menjadi andalan dinas pemberdayaan masyarakat, tapi belum menjadi solusi, “ujarnya.
Dugaan Korupsi dalam kegiatan Bimtek ini, Kejati Provinsi bengkulu diminta untuk mengusut tuntas kasus ini.”kami para penggiat anti korupsi akan. mengupayakan hukum yang lebih tinggi lagi…tim investigasi
(CK)
SA
