Transtv45.com || Penentuan titik dapur makan bergizi (MBG) di Kecamatan Kepulauan Manipa dinilai tidak tepat dan tidak memperhatikan kondisi geografis wilayah.
Tokoh masyarakat Manipa, Jamadi Darman, menilai Ketua Satgas MBG Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) bekerja tanpa memahami karakter daerah terpencil.
“Manipa ini wilayah kepulauan yang belum memiliki jalan penghubung antar-dusun. Seharusnya satu sekolah memiliki satu dapur agar pembagian makanan bergizi bisa tepat waktu,” ujar Jamadi kepada media, Jumat (24/10/2025).
Ia menilai kebijakan Satgas MBG SBB yang hanya mengusulkan tujuh dapur di beberapa desa telah mengabaikan hak anak-anak di dusun lain.
“Jangan usul dapur seperti usul dana desa saja. Ini menyangkut gizi anak bangsa,” tegasnya.
Menurut Jamadi, program MBG yang menjadi bagian dari Nawacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seharusnya dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan sekadar formalitas.
“Kalau Bupati tidak turun langsung melihat kondisi lapangan, maka percuma kunjungan ke Dusun Pilar kemarin. Tidak mungkin warga membawa makanan dari Desa Luhutuban ke Dusun Pasir Putih di musim ombak,” ujarnya.
Jamadi menegaskan bahwa dapur MBG di Manipa perlu dibangun di setiap dusun yang memiliki sekolah agar distribusi makanan lebih efisien.
“Untuk wilayah Manipa, dapur harus ada di Dusun Aman Jaya, Sela, Labuang Timur, Namae, Pilar, Pasir Putih, Uwe, Kopela Jaya, dan Hakumeku. Ketua Satgas jangan melawan, karena ia tidak tahu kondisi lapangan,” tambahnya.
Ia juga mengungkapkan, dari 12 dusun di Kecamatan Kepulauan Manipa hanya Dusun Samala yang tidak memiliki sekolah.
Sementara dari tujuh desa di Manipa, tiga desa — Masawoi, Kelang Asaude, dan Toniwara — tidak memiliki bangunan sekolah di desa induk, hanya PAUD atau TK.
“Satgas MBG harus peka dan adil agar semua anak di wilayah terpencil mendapat hak gizi yang sama,” pungkas Jamadi.
S. Adam
