Sambas, Transtv45.com|| – Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Sambas sukses menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Optimalisasi Peran Kelompok Masyarakat Dalam Mendukung Penerapan Hukum, Pencegahan serta Perlindungan PMI di Kabupaten Sambas” di Hotel Pantura Jaya, Kamis (21/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Sambas, Heroaldi Djuhardi Alwi, yang memberikan apresiasi kepada DPC SBMI Kabupaten Sambas atas terselenggaranya kegiatan FGD yang melibatkan berbagai stakeholder terkait perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI).
“Terima kasih dan apresiasi kepada Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Sambas yang telah menggelar FGD dengan tema Optimalisasi Peran Kelompok Masyarakat Dalam Mendukung Penerapan Hukum, Pencegahan serta Perlindungan PMI di Kabupaten Sambas,” ujar Heroaldi.
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan langkah konkret dalam memberikan edukasi serta membangun kesadaran masyarakat agar pekerja migran Indonesia mendapatkan hak-haknya, baik dalam perlindungan, pembinaan maupun pemberdayaan.
FGD tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi guna memperkuat pemahaman masyarakat terkait perlindungan PMI, pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta penguatan peran desa dalam perlindungan pekerja migran.
Ketua DPC SBMI Kabupaten Sambas, Sunardi, mengatakan kegiatan FGD ini diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret dari pemerintah daerah hingga pemerintah desa dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran.
“Setelah diadakan kegiatan FGD ini, kami berharap pemerintah dapat menindaklanjuti hasil diskusi. Kita sudah memiliki Perda Pekerja Migran Kabupaten Sambas, sehingga harapan kami nantinya ada turunan berupa peraturan desa yang terbentuk, karena desa merupakan ujung tombak dalam pencegahan dan perlindungan pekerja migran,” ujar Sunardi.
Dalam kegiatan tersebut, Harman Suputra menyampaikan materi terkait pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
Selanjutnya, Rosnita memaparkan materi mengenai peran desa dalam perlindungan pekerja migran Indonesia.
Sementara itu, Prasetyo Agung Sumadhiyo menyampaikan materi tentang kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia.
Melalui kegiatan tersebut, SBMI Sambas berharap adanya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pemerintah desa, dan masyarakat dalam menekan angka PMI nonprosedural serta mencegah terjadinya TPPO di wilayah Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Diketahui FGD tersebut dihadiri oleh puluhan kepala desa Dan Ketua BPD kabupaten Sambas.
(Mulyono)
