JAKARTA||TRANSTV45.COM- Orang yang sekali masuk lingkaran pinjaman online atau pinjol ilegal, seperti harus keluar lingkaran setan. Ancaman data pribadi disebar hingga teror terjadi seperti yang diceritakan kepada Media TransTV45.
Berikut cerita Korban Laurensius M.B, yang berdomisili di Waso, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selamat Siang, Mohon sarannya untuk kasus aplikasi pinjaman online ilegal karena aplikasi tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang diinformasikan sebelum dana ditransfer.
Di mana pada aplikasi tertera penawaran Rp 8-10 juta dengan tenor 91-180 hari (bunga 0,02% – 0,08% per hari). Saya berpikir hanya akan berhubungan dengan 1 aplikasi, ternyata setelah kita klik pengajuan dana, ada 7-10 aplikasi (provider penyedia dana) yang tiba-tiba mencairkan dana tanpa persetujuan dari kita dengan tenor 7 hari dan bunga yang sangat tinggi.
Misal: Dana yang ingin dipinjam 6.000.000 Dana yang ditransfer berasal dari beberapa penyedia dana:
1. Provider A Rp 2.500.000 ditransfer Rp 1.500.000 dengan jangka waktu 7 hari
2. Provider B Rp 2.000.000 ditransfer Rp 1.200.000
3. Provider D Rp 1.500.000 ditransfer Rp 900.000
dan seterusnya.
Dan tiba-tiba 5 hari kemudian debt collector chat WhatsApp menginformasikan bahwa ada perbaikan sistem sehingga jatuh tempo harus dibayar 5 hari setelah peminjaman. Apabila tidak melakukan pembayaran maka mereka mengancam akan menyebarkan foto dan data pribadi serta membuat group WhatsApp untuk sebarkan data kita sebagai nasabah dan mencemarkan nama baik.
Saya di sini merasa terjebak di mana awalnya saya kira hanya akan berhubungan dengan 1 aplikasi ternyata ada beberapa provider dalam aplikasi tersebut. Atas kejadian ini akhirnya utang saya dari Rp 6 juta sekarang berbunga hingga menjadi Rp 70 jutaan. Yang sudah dibayar 40 Jutaan.
Jadi dari kejadian ini, apa yang harus saya lakukan agar saya tidak terus diteror debt collector pinjol? Apakah saya bisa melapor ke polisi?
Saya sudah sangat stres dengan hal ini. Saya juga sudah konfirmasi ke OJK dan Kominfo tapi belum ada respons. Terima kasih banyak sebelumnya atas atensi dan bantuannya.
Ketika dikonfirmasi ke Pegawai Pinjaman Online (Pijol) kepada media ini mengatakan, Bunga pinjaman aplikasi kami 35 % dan harus dibayar lunas dan ini pinjaman online ngapain saya bilang alamat kantor kami, pungkasnya.
“Sekarang dunia canggi bodok, kalau nggak mau ngutang jangan pinjam, tegasnya.
Kalau tidak mau bayar lunas kami akan viralkan foto dan KTP di fb dan wa, biar tau dia, beber pegawai Pinjaman Online.
Korban pemerasan Laurensius menghimbau kepada seluruh keluarga, teman, rekan kerja, kalau ada yang menelpon ataupun lewat pesan biasa ataupun pesan Whasapp jangan direspon, karena saya diperas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, tutupnya sambil meneteskan air mata.
Dilansir Detik, Kasus yang sama juga dialami Mawar, sebagai Advokat dan Konsultan Hukum (Partner pada Kantor Hukum 99 & Rekan), Slamet Yuono, SH, MH, mengatakan, Berhati-hati, waspada dan teliti sebelum mengajukan peminjaman melalui pinjaman online, mengingat banyak sekali korban yang terjerat pinjol ilegal/rentenir online baik karena ketidaktahuan pinjol tersebut ternyata ilegal, tergiur janji (syarat mudah, cepat cair, jangka waktu panjang) atau karena kebutuhan yang mendesak.
Kehati-hatian dan ketelitian masyarakat bisa dilakukan dengan cara selalu melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap legalitas dari perusahaan/penyelenggara fintech P2P lending yang ada, berdasarkan informasi di akun Instagram OJK pengecekan tersebut bisa melalui antara lain :
Kontak OJK 157 atau WA 081 157 157 157, atau melalui email [email protected], atau melalui www.ojk.go.id (daftar fintech lending OJK).
Perlu kami tekankan di sini Penyelenggara Fintech P2P Lending yang terdaftar dan berizin OJK per tanggal 29 Juni 2021 adalah sebanyak 124 di mana terhadap Penyelenggara Fintech Lending berizin dan terdaftar harus tunduk pada peraturan OJK dan hanya diperbolehkan mengakses Camera, Microphone dan Location (CAMILAN) milik nasabah.
Kewaspadaan masyarakat perlu ditingkatkan menghadapi jerat pinjol ilegal yang bergentayangan, karena jumlah mereka mencapai ribuan hal ini dapat diketahui dari jumlah pinjol ilegal yang telah ditutup dan diblokir oleh Satgas Waspada Investasi mulai tahun 2018 sampai dengan Juli 2021 sebanyak 3.365 aplikasi pinjol ilegal.
Dari kasus yang dialami oleh Saudari ternyata satu aplikasi pinjaman online ilegal bisa memiliki aplikasi turunan 7-10 aplikasi dan korban lain bahkan terjebak dengan pinjol ilegal dengan Aplikasi turunan lebih dari 50 Aplikasi dan tentu hal ini menjadi pekerjaan rumah dan tantangan bagi Satgas Waspada investasi, OJK, Kementerian Informasi dan Komunikasi, Komisi XI DPR RI, Kepolisian Republik Indonesia, AFPI dan instansi terkait lainnya.
Bahwa saudari Mawar menyampaikan telah terjebak pinjaman online ilegal di mana ketika aplikasi tersebut diklik untuk pengajuan dana, ternyata ada 7-10 aplikasi di dalamnya yang tiba-tiba mencairkan dana tanpa persetujuan dari kita dengan tenor 7 hari dan bunga yang sangat tinggi, hal mana sebagaimana bukti-bukti yang telah disampaikan saudari kepada detikcom.
Dari 10 aplikasi pinjaman online ilegal sebagaimana saudari sampaikan setelah kita lakukan pengecekan di daftar Fintech Lending OJK ternyata tidak ada satupun penyelenggara yang terdaftar dan berizin di OJK.
Memperhatikan modus yang dilakukan maka patut diduga pinjol ilegal tersebut telah melakukan penipuan kepada saudari antara lain dilakukan dengan cara melakukan tipu muslihat terkait dengan pinjaman dari 1 aplikasi ternyata dicairkan 7-10 aplikasi turunan dan rangkaian kebohongan terkait jangka waktu yang disampaikan yaitu 91-180 hari tetapi faktanya dalam waktu 5 hari harus sudah dikembalikan dengan ancaman akan menyebarkan foto dan data pribadi serta membuat grup WhatsApp untuk sebarkan data.
Langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk menghadapi pinjol ilegal antara lain:
1. NEGOSIASI UNTUK PELUNASAN DENGAN MEMBAYAR POKOK PINJAMAN
Berdasarkan pengalaman dari korban pinjol ilegal, jika memang saudari hanya sanggup menyelesaikan pokok pinjaman maka hal tersebut coba disampaikan kepada mereka terkait dengan kesanggupan pelunasan dengan pembayaran pokok pinjaman dengan catatan pihak pinjol ilegal harus menyetujui secara tertulis pelunasan pokok pinjaman tersebut dan tidak akan melakukan penagihan lagi.
Jika memang disetujui terkait pelunasan pokok pinjaman, maka pelunasan tersebut tidak menghilangkan hak saudari untuk membuat Pengaduan ke Satgas Waspada Investasi dan atau Kepolisian RI jika memang pada saat melakukan akad pinjaman dan penagihan ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pinjol ilegal tersebut.
2. PENGADUAN KE SATGAS WASPADA INVESTASI
Saudari dapat mengirimkan Surat Pengaduan ke Ketua Satgas Waspada Investasi yang beralamat di Otoritas Jasa Keuangan, Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 10710, DKI Jakarta Indonesia.
Harapan kami Pengaduan ke Satgas Waspada Investasi bisa menjadi masukan untuk melakukan proses secara hukum dengan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia atas dugaan beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh pinjol ilegal di samping itu juga bisa digunakan untuk bahan masukan guna melakukan penutupan pinjol ilegal dan pemblokiran website dan aplikasi.
3. LAPORAN KE KEPOLISIAN RI
Jika pihak pinjol ilegal melalui debt collector-nya melakukan tindakan penyebaran data pribadi dan menghubungi kontak yang ada dalam HP Saudari atau mempermalukan bahkan mengancam terkait nyawa maka saudari dapat melaporkan hal tersebut ke kepolisian dengan dasar hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini dan bisa juga menggunakan pasal-pasal lain yang terkait.
– Tindak Pidana Penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
– Terkait Penghinaan dan Atau Pencemaran Nama Baik dapat dijerat Pasal 27 ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Juncto UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Pasal 27 ayat (3):
Setiap Orang dengan dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Sanksinya diatur dalam Pasal 45 ayat (3):
Setiap Orang Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
– Terkait ancaman atau menakut nakuti, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto UU No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
Sanksinya diatur dalam Pasal 45B
Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.
4. BLOKIR SELURUH KONTAK YANG MENGIRIM TEROR ATAU ANCAMAN
Jika pinjol ilegal tidak memberikan keringanan atas kesanggupan penyelesaian pokok pinjaman dan mereka terus melakukan penagihan dengan mengancam akan menyebar kontak dan data pribadi atau ancaman lain yang bertentangan dengan hukum, maka saudara bisa memblokir seluruh kontak yang melakukan teror dengan terlebih dahulu men-screenshot nomor kontak dan ancaman atau teror yang dikirimkan kepada saudari.
5. PEMBERITAHUAN KE KONTAK DI HP ATAU SOSMED UNTUK MENGABAIKAN PESAN/TELP DARI PINJOL ILEGAL
Saudari juga bisa mengirimkan Pemberitahuan ke kontak di HP atau sosmed agar mengabaikan jika ada pesan/telepo dari pihak yang mengatasnamakan pinjol untuk melakukan penagihan/ancaman.
Langkah-langkah sebagaimana diuraikan di atas adalah langkah yang bisa diambil saudari selaku korban.
Dengan semakin menjamurnya pinjol ilegal/rentenir ilegal yang menyebabkan banyak korban yang diakses data HP secara ilegal, penyebaran data pribadi secara ilegal, teror, intimidasi, pelecehan seksual, dipecat dari tempat kerja karena tersebarnya data pribadi, depresi bahkan sampai ada yang mengakhiri hidup sendiri, maka DPR RI harus segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disamping itu Pemerintah bersama dengan Penegak Hukum, dan Instansi terkait lainnya harus bahu-membahu dengan Komisi XI DPR RI untuk segera mewujudkan payung hukum berupa Undang-Undang yang mengatur sanksi pidana yang tegas antara lain : Pidana, Ganti Rugi dan Denda kepada pinjol ilegal yang beroperasi secara melawan hukum, sanksi pidana yang tegas tersebut tentunya harus diimbangi dengan Tuntutan dan Vonis yang maksimal untuk menimbulkan efek jera.
Terkait payung hukum baru untuk menjerat secara pidana atas praktik pinjol ilegal yang tidak berizin dan terdaftar di OJK sebenarnya Komisi XI DPR RI bisa menggunakan acuan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan khususnya yang mengatur tentang Tindak Pidana Perbankan terkait dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Jo Pasal 46 Ayat (1) dengan ancaman sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 Tahun dan denda Rp 10 miliar sampai dengan Rp 200 miliar.
Jika sanksi pidana tersebut diakomodir dalam UU Khusus mengenai Pinjaman Online atau diakomodir dengan merevisi atas UU yang sudah ada maka hal ini akan meminimalisir beroperasinya pelaku Pinjol Ilegal.
Demikian uraian jawaban dan pandangan dari kami, semoga bermanfaat bagi saudari, para pembaca detikcom, dan masyarakat yang menjadi korban penagihan pinjol illegal maupun masyarakat yang berniat untuk memanfaatkan Pinjaman Online/Fintech Lending serta dapat menjadi masukan bagi OJK, Satgas Waspada Investasi dan DPR RI khususnya Komisi XI dan Komisi lain yang terkait.
Dasar Hukum : UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
UU No 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
Sementara itu, Dilansir Media Katadata, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan penindakan hukum terhadap pelaku 14 kasus pinjaman online atau pinjol ilegal yang tertangkap sejak 2018. Salah satu modus operandi yang digunakan yakni mencuri data peminjam untuk meminjam di aplikasi lain.
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, mereka ditangkap karena melanggar regulasi. Salah satunya, termasuk dalam tindak kejahatan siber dan misinformasi yang diatur di Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
“Ada beberapa modus operandi yang dijalankan oleh penyelenggara Pinjol ilegal itu,” kata Listyo saat konferensi pers virtual, Jumat (20/8).
Salah satu modus operandi yakni memberikan penawaran ke peminjam tanpa harus bertemu. Selain itu, operasional tidak sesuai dengan syarat dan kebijakan yang dicantumkan di aplikasi.
Modus lainnya, mengakses data pribadi peminjam berupa kontak di ponsel. Ketika peminjam terlambat membayar, pelaku pinjol ilegal akan menagih pinjaman rekan atau keluarga peminjam yang tertera di kontak ponsel.
Polri juga mencatat, pelaku pinjol ilegal melakukan penagihan yang tidak sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, penyelenggara pinjaman online ilegal tidak mencantumkan kontak dan lokasi kantor.
Modus lainnya, tidak menghapus data pribadi peminjam meski sudah melunasi kredit. Pelaku pinjol ilegal beralasan sistem terganggu.
Terakhir, pelaku pinjaman online ilegal memakai data KTP peminjam untuk melakukan pinjaman di aplikasi lain.
Satgas Waspada Investasi (SWI) pun memblokir 3.193 pinjol ilegal sejak 2018 hingga Juni. Rinciannya dapat dilihat pada Databoks berikut:
Ketua SWI Tongam L Tobing mengatakan, penghentian sulit dilakukan karena server pinjol ilegal mayoritas berada di luar negeri. Hanya 22% di Indonesia. Sisanya di Amerika Serikat (AS), Singapura, Tiongkok, Malaysia, dan Hong Kong.
Bahkan, 44% masih belum diketahui lokasi server karena penawaran dilakukan secara pribadi, baik melalui media sosial maupun SMS.
Sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memutus akses 3.856 konten fintech yang melanggar hukum sejak 2018. “Ini termasuk pinjol ilegal,” kata Menteri Kominfo Johnny G Plate.
Johnny mengatakan, pemutusan akses itu sebagai bentuk perlindungan masyarakat agar terhindar dari penawaran pinjol ilegal. Kominfo pun berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti OJK.
Kominfo juga gencar mengedukasi masyarakat, salah satunya lewat Gerakan Nasional Literasi Digital atau Siberkreasi di 514 kabupaten dan kota. Kegiatan ini menargetkan 12,48 juta peserta per tahun.
Kementerian pun menggandeng Bank Indonesia (BI), OJK, perbankan dan penyelengara teknologi finansial pembiayaan (fintech lending) resmi.
Pada (20/8), Kominfo beserta lembaga-lembaga terkait juga menandatangani pernyataan bersama dalam rangka pemberatasan pinjaman online ilegal. “Ini agar penanganan pinjol ilegal lebih terintergrasi efektif dan terstruktur,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. *(Red)
