Palu-TransTV45.Com-Aksi massa yang digerakkan oleh Komunitas Anti Korupsi Sulawesi Tengah (Sulteng) bersama Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) DPW Sulteng serta Forum Petani/Plasma Kelapa Sawit Tolitoli bergulir dari Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng menuju Kantor Gubernur. Aksi ini menuntut penegakan hukum tegas terhadap perusahaan kelapa sawit yang diduga merampas hak rakyat dan melanggar aturan perizinan.
JPKP DPW Sulteng, yang diketuai oleh sri Megawati dan Sekretaris Marwan, menjadi motor penggerak utama dalam aksi ini. Organisasi ini tidak hanya mendampingi petani plasma kelapa sawit di Tolitoli, tetapi juga memastikan tuntutan masyarakat terdengar oleh pemangku kebijakan.
JPKP hadir bukan sekadar sebagai pendamping, tapi sebagai mitra perjuangan rakyat. Kami akan terus mendorong proses hukum hingga keadilan benar-benar ditegakkan,” tegas Megawati.
Tuntutan kepada Kejaksaan Tinggi Sulteng
Dalam aksinya, JPKP bersama massa mendesak Kejati Sulteng untuk:
1. Berani menetapkan tersangka pada perusahaan sawit seperti PT. RAS, serta meningkatkan status penyidikan (Lidik ke Sidik) untuk kasus PT. TEN, PT. CMP, dan PT. Sonokeling Buana.
2. Transparansi proses hukum,bukan sekadar pemeriksaan tanpa tindak lanjut.
3. Keterbukaan bukti, dengan JPKP siap membantu membeberkan kecurangan melalui forum diskusi publik.
Usai berorasi di Kejati, massa bergerak ke Kantor Gubernur untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Biro Hukum. JPKP menegaskan perannya sebagai jembatan aspirasi rakyat dengan menyampaikan tuntutan:
1. Pelaksanaan program “Berani Sejahtera dan Berani Makmur”termasuk penyelesaian konflik lahan.
2. Pengembalian lahan persawahan yang dirampas perusahaan sawit.
3. Penghentian penerbitan HGU untuk lahan bermasalah.
4. Sinergi dengan penegak hukum memberantas mafia perkebunan.
5. Evaluasi kinerja OPD yang tidak mendukung program pemerintahan.
Sekretaris JPKP Sulteng, Marwan, menegaskan komitmen organisasinya untuk terus mendampingi perjuangan petani. “JPKP tidak akan tinggal diam. Jika tidak ada tindakan nyata, kami siap mengeskalasi aksi hingga ke tingkat nasional,”tegasnya.
JPKP tidak hanya memobilisasi massa, tetapi juga memastikan tuntutan rakyat masuk dalam agenda resmi pemerintah. “Kami akan terus mendorong Gubernur dan Kajati untuk bertindak. Rakyat butuh keadilan, bukan janji,”tambah Sri Megawati.
Dengan dukungan penuh JPKP, aksi ini menjadi bukti bahwa organisasi ini bukan sekadar pendamping, tetapi penggerak perubahan. JPKP berhasil memastikan suara petani plasma sawit Tolitoli didengar oleh pemangku kebijakan.
“JPKP adalah harapan rakyat. Bersama mereka, kami yakin keadilan akan terwujud,” ujar salah satu perwakilan petani.
