Palu-TransTV45.Com-Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) melakukan kunjungan strategis bersama Gubernur Sulteng, H. Anwar Hafid. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, yng didampingi para Kepala Divisi membahas langkah-langkah konkret untuk mengoptimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di seluruh Sulawesi Tengah.
Diketahui, hingga per tanggal 30 Juni 2025, sebanyak 97 Posbakum telah dibentuk dan aktif di berbagai desa dan kelurahan di Sulteng. Program ini merupakan upaya memperkuat akses keadilan bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil dan rentan secara ekonomi, tujuan utama kehadiran negara di pelosok .
Rakhmat Renaldy menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan Kanwil Kemenkum Sulteng serta sejumlah stakeholder masyarakat. Sabtu, (9/8/2025).
“Posbakum desa bukan sekadar program administratif. Ini adalah wajah kehadiran negara di tengah masyarakat. Sinergi dengan Pemprov akan memperkuat jangkauan dan dampak dari layanan ini,” tegas Rakhmat.
Gubernur H. Anwar Hafid menyambut baik kunjungan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk mendukung penguatan layanan hukum di seluruh Sulawesi Tengah. “Kita ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan merata. Kami siap bersinergi dengan Kemenkum dalam berbagai program, termasuk edukasi hukum dan peningkatan layanan yang cepat dan responsif,” kata Anwar Hafid.
Pertemuan yang digelar dikediaman pribadi Gubernur tersebut juga menyoroti beberapa agenda strategis lain, seperti optimalisasi peran desa sadar hukum dan penguatan kapasitas aparatur dalam penegakan hukum. Kerja sama ini diharap mampu menciptakan lingkungan hukum yang lebih kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha di provinsi tersebut.
Sinergi antara Kanwil Kemenkum Sulteng dan Pemprov Sulteng berpeluang memperluas literasi hukum hingga ke tingkat desa sekaligus memperkuat pondasi keadilan sosial. Dukungan gubernur menjadi momentum penting dalam memastikan layanan hukum tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat dijangkau dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sumber : Humas Kanwil Kemenkum Sulteng
