Seram Bagian Barat,. Maluku
Transtv45.com || Mantan Ketua Umum HMI Cabang Seram Bagian Barat (SBB), Achel Rahayaan, meminta anggota DPRD SBB, Edi Pentury, memahami peran dan mekanisme kerja Tim Penggerak (TP) PKK sebelum melontarkan kritik terhadap program-program yang dijalankan organisasi tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Achel melalui pesan WhatsApp, Kamis (23/7/2026), sebagai tanggapan atas polemik mengenai pengajuan proposal TP PKK kepada pihak swasta, termasuk Alfamidi.
Menurut Achel, TP PKK bukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi bagian struktural pemerintah daerah. Karena itu, organisasi tersebut memiliki ruang membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, sepanjang dilakukan melalui mekanisme yang benar, transparan, tanpa unsur paksaan, dan seluruh bantuan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pengajuan proposal kegiatan oleh organisasi merupakan hal yang wajar untuk memperoleh dukungan terhadap kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Selama dilakukan sesuai mekanisme, tidak ada yang perlu dipersoalkan,” ujar Achel.
Ia menjelaskan, proposal tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan Jambore Posyandu, yang bertujuan meningkatkan kapasitas kader, memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat, serta mendukung pembangunan kesehatan di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Achel menilai kritik yang disampaikan Edi Pentury menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai posisi dan fungsi PKK sebagai organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam pemberdayaan keluarga dan pelayanan sosial.
Menurutnya, kolaborasi PKK dengan sektor swasta justru menjadi bukti kemampuan organisasi membangun kemitraan demi mempercepat pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Bumi Saka Mese Nusa.
Dukungan dari dunia usaha, kata dia, merupakan nilai tambah yang patut diapresiasi selama dimanfaatkan secara akuntabel dan untuk kepentingan publik.
Lebih lanjut, Achel berharap Edi Pentury memanfaatkan jejaringnya sebagai anggota DPRD untuk memperjuangkan program dan anggaran dari pemerintah pusat maupun sumber pendanaan lainnya demi kepentingan masyarakat Saka Mese Nusa.
Dengan demikian, aspirasi masyarakat tidak hanya bergantung pada kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi di media sosial, sehingga tidak mudah terpengaruh narasi yang belum terverifikasi maupun hoaks yang berpotensi memecah belah persatuan.
Menurut Achel, kritik merupakan bagian dari demokrasi, namun harus didasarkan pada pemahaman yang utuh terhadap aturan dan mekanisme yang berlaku agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru serta menghambat percepatan pembangunan daerah melalui berbagai program TP PKK SBB di bawah kepemimpinan Yeni Rosbayani Asri.
S. Adam
