Palu-TransTV45.Com- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng), Rakhmat Renaldy, menghadiri prosesi pengukuhan dan serah terima jabatan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah, yang berlangsung khidmat di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (14/10/2025).
Acara tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, yang sekaligus mengambil sumpah jabatan Kepala Perwakilan BPKP yang baru, Agus Yulianto. Ia menggantikan pejabat sebelumnya Edy Suharto yang telah memasuki masa tugas baru.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Tengah. Momen ini menjadi simbol sinergi lintas lembaga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulteng menegaskan pentingnya peran strategis BPKP dalam mengawal efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan memperkuat integritas birokrasi.
Ia berharap kepemimpinan baru dapat melanjutkan kolaborasi dengan seluruh unsur pemerintah daerah dan lembaga vertikal untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan berkeadilan.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, yang hadir dalam prosesi tersebut menyampaikan apresiasinya atas pelantikan Kepala BPKP yang baru, serta menegaskan komitmen Kemenkum untuk terus bersinergi dalam memperkuat sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“BPKP memiliki peran penting sebagai pengawas sekaligus mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan setiap program berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Kanwil Kemenkum Sulteng siap mendukung langkah-langkah pengawasan dan pembenahan tata kelola tersebut melalui kepastian hukum yang kuat,” ujar Rakhmat Renaldy.
Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi antarlembaga harus terus diperkuat dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
“Kolaborasi lintas sektor antara lembaga hukum, pengawasan, dan pemerintah daerah merupakan kunci dalam menjaga akuntabilitas publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan,” imbuhnya.
Prosesi pengukuhan dan serah terima jabatan ditutup dengan penandatanganan berita acara serta sesi foto bersama seluruh tamu undangan. Suasana hangat dan penuh kebersamaan tampak mewarnai kegiatan tersebut, mencerminkan semangat sinergi yang terus terjaga antarinstansi di Sulawesi Tengah.
Dengan semangat baru di tubuh BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, diharapkan sinergi antara pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum akan semakin solid dalam mendukung visi pembangunan daerah yang transparan, efektif, dan berkeadilan.
