Seram Bagian Barat., Maluku
Transtv45.com || Beredarnya isu di tengah masyarakat yang menyebutkan istri Bupati ikut campur dalam urusan pemerintahan daerah dipastikan tidak benar dan tidak berdasar.
Informasi tersebut dinilai sebagai narasi tanpa bukti kuat yang berpotensi menyesatkan publik.
Sejumlah pihak menegaskan, dalam sistem pemerintahan, seluruh kebijakan dan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan kepala daerah bersama perangkat resmi sesuai aturan perundang-undangan.
Tidak ada ruang bagi pihak di luar struktur pemerintahan, termasuk keluarga pejabat, untuk terlibat dalam proses tersebut.
Istri Bupati sendiri diketahui memiliki peran yang jelas dan terbatas pada kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti melalui organisasi PKK dan program pemberdayaan keluarga.
Peran tersebut bersifat non-struktural dan tidak berkaitan dengan kebijakan pemerintahan.
Salah satu pemuda Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh isu yang belum jelas kebenarannya, khususnya yang beredar di media sosial.
“Jangan sampai informasi yang tidak benar memecah belah dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Kita harus menjaga kondusivitas dan fokus pada pembangunan,” ujarnya.
Pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan sesuai aturan yang berlaku.
Dengan klarifikasi ini, masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak terprovokasi, serta lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.
S. Adam
Kritik Stunting SBB Menguat, Jamadi Darman: Data Harus Utuh, Kerja PKK Perlu Diapresiasi
Seram Bagian Barat,. Maluku
Transtv45.com || Ketua Dewan Pembina Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Kabupaten Seram Bagian Barat, Jamadi Darman, menanggapi dinamika pemberitaan terkait anggaran operasional dan fluktuasi angka stunting di SBB dengan menekankan pentingnya melihat persoalan secara utuh dan berbasis data. Selasa (21/04/2026)
Darman menyatakan, kritik dari media dan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi dan bentuk kepedulian terhadap masa depan generasi daerah.
Namun, ia mengingatkan agar publik tidak menyederhanakan persoalan tanpa memahami kondisi riil di lapangan.
“Angka stunting 31,4 persen adalah tantangan struktural yang harus dihadapi dengan kejujuran data. Pendataan saat ini lebih transparan dan menjangkau hingga tingkat desa, sehingga potret riil yang sebelumnya tersembunyi kini mulai terlihat untuk ditangani,” ujarnya.
Ia juga menepis anggapan negatif terhadap mobilitas atau “wara-wiri” PKK. Menurutnya, kondisi geografis SBB menuntut kehadiran langsung di lapangan sebagai bagian dari efektivitas program.
“Mobilitas itu bukan seremonial, tetapi bentuk kehadiran nyata dalam mengaktifkan Posyandu, konsolidasi kader, dan edukasi keluarga. Program tidak bisa hanya dijalankan dari balik meja,” tegasnya.
Darman mengajak masyarakat tetap kritis namun objektif, sekaligus memberi ruang apresiasi kepada kader PKK yang bekerja sukarela di berbagai wilayah SBB.
Ia juga mendorong kolaborasi terbuka antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi dalam merumuskan solusi percepatan penanganan stunting, serta meminta peningkatan transparansi melalui kanal digital agar penggunaan anggaran dapat dipantau publik.
“Yang dibutuhkan adalah kerja bersama dan solusi nyata, bukan sekadar polarisasi opini,” pungkasnya.
S. Adam
