Jakarta – TransTV45.Com|| ( 05 Juni 2026)Pemantau Keuangan Negara (PKN) menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas penetapan tersangka terhadap mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan dua mantan Wakil Kepala BGN oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2025–2026.
PKN memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung atas langkah tegas dalam mengungkap dugaan korupsi pada program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak bangsa. Penegakan hukum ini merupakan bukti bahwa tidak seorang pun kebal terhadap hukum dan menjadi peringatan keras bagi seluruh penyelenggara negara agar menjalankan amanah rakyat dengan penuh integritas.
Namun demikian, dari perspektif pengawasan masyarakat, kasus ini juga menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola Program MBG, yaitu masih terbatasnya keterbukaan informasi publik dan belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan program.Korupsi Tumbuh di Ruang yang Tertutup,PKN berpandangan bahwa korupsi pada umumnya berkembang ketika proses pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, penunjukan mitra, serta mekanisme pengawasan dilakukan secara tertutup dan sulit diakses publik.
Apabila sejak awal masyarakat diberikan akses terhadap informasi mengenai:
* Daftar mitra dan yayasan pelaksana;
* Proses verifikasi dan penunjukan SPPG;
* Nilai kontrak dan penggunaan anggaran;
* Laporan realisasi program;
* Hasil monitoring dan evaluasi;
maka potensi penyimpangan dapat lebih cepat terdeteksi dan dicegah.
Kasus ini membuktikan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, melainkan merupakan instrumen utama pencegahan korupsi.Pengawasan Masyarakat Merupakan Amanat Konstitusi,
PKN menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan negara memiliki landasan hukum yang kuat, antara lain:
1. Pasal 28F UUD 1945.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Oleh karena itu, pengawasan masyarakat terhadap Program MBG bukanlah bentuk intervensi terhadap pemerintah, melainkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara untuk memastikan uang rakyat digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.
PKN Telah Membentuk SATGAS WASMAS MBG Nasional
Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis, Pemantau Keuangan Negara (PKN) telah membentuk Satuan Tugas Pengawasan Masyarakat Program Makan Bergizi Gratis (SATGAS WASMAS MBG)yang bertugas melakukan pemantauan, pengawasan partisipatif, edukasi publik, serta menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan Program MBG di daerah.
Saat ini PKN telah membentuk dan mengonsolidasikan hampir 250 Tim Pengawasan PKN di berbagai kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, yang siap membantu mengawal pelaksanaan Program MBG agar berjalan sesuai tujuan Presiden Republik Indonesia.
Keberadaan SATGAS WASMAS MBG bukan untuk mencari kesalahan pemerintah, melainkan untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar sampai kepada penerima manfaat dan digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Siap Menjadi Mitra Kritis Pemerintah
PKN menegaskan bahwa pihaknya siap menjadi mitra kritis pemerintah dalam mengawal Program MBG.
Sebagai organisasi masyarakat yang selama bertahun-tahun aktif melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, PKN akan terus memberikan masukan, kritik konstruktif, rekomendasi perbaikan, serta menyampaikan temuan-temuan lapangan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
PKN meyakini bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang disediakan negara, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, transparansi, dan pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat.
Pernyataan Kepada Presiden Republik Indonesia
PKN meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk:
1. Melakukan evaluasi total terhadap tata kelola Program MBG.
2. Membuka seluruh informasi publik terkait pelaksanaan Program MBG yang tidak dikecualikan oleh undang-undang.
3. Melibatkan unsur masyarakat sipil dalam sistem pengawasan Program MBG.
4. Membentuk mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan ditindaklanjuti.
5. Menjamin perlindungan bagi masyarakat yang melaporkan dugaan penyimpangan.
6. Menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai syarat utama dalam penunjukan mitra dan pelaksana Program MBG.
Penutup
PKN mendukung penuh upaya Kejaksaan Agung dalam mengusut tuntas dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu.
Peristiwa ini harus menjadi momentum nasional untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan negara.
Kami percaya bahwa pengawasan masyarakat adalah bagian dari solusi, bukan ancaman bagi pemerintah. Semakin terbuka suatu program, semakin kecil peluang terjadinya korupsi. PKN bersama SATGAS WASMAS MBG dan hampir 250 tim pengawasan di seluruh Indonesia siap mengawal Program Makan Bergizi Gratis agar tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi demi masa depan generasi Indonesia
“Korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis merupakan pengkhianatan terhadap hak anak-anak Indonesia. Setiap rupiah yang dikorupsi dari program ini sesungguhnya merampas hak gizi generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, PKN bersama SATGAS WASMAS MBG dan jaringan pengawasan masyarakat di seluruh Indonesia akan berdiri di garda terdepan untuk mengawal Program MBG agar tetap berada pada tujuan mulianya, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.”
(Sipayung)
