Jakarta, -Transtv45.com-Il- DPR yang murahan” dalam konteks ini tampaknya merujuk pada ungkapan yang digunakan untuk mengkritik atau mengecam kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dianggap tidak berkualitas atau tidak sesuai harapan. Istilah “murahan” di sini bisa diartikan sebagai sesuatu yang rendah kualitasnya, tidak berbobot, atau tidak profesional. Peristiwa yang telah mencoreng nama baik dari lembaga yang terhomat tersebut terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.
Lewat Rilis resminya kepada Media ini, sala satu aktifis muda Nik Besitimur menyampaikan” Kini tak ada lagi kata hormat bagi institusi yang dulunya dijunjung tinggi sebagai suara rakyat. DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar kini telah berubah menjadi sebuah lembaga kotor, tempat sarang transaksi gelap, dan menjadi ladang pengkhianatan terhadap suara anak-anak negeri Tanimbar yang telah bertahun-tahun mengabdi sebagai tenaga honorer. Bukannya tugas dari seorang wakil rakyat adalah memperjuangkan nasib rakyat, tapi ini terbalik para oknum wakil rakyat justru menjual kehormatan institusi demi segepok rupiah lewat praktik haram yaitu: SK Siluman serta Honorer Siluman.
Pernahkah kita semua pernah membayangkan, bahwa gedung yang megah di pusat kota itu ternyata selama ini menjadi tempat menyusun daftar hitam pengkhianatan terhadap rakyat sendiri? Oknum-oknum anggota DPRD ternyata mereka selama ini yang menjadi dalang utama dari permainan SK palsu, di mana mereka sengaja menyelundupkan nama-nama dari para ‘honorer siluman’ yang tak pernah mengabdi, bahkan nama – nama dari para honorer ini tak dikenal di institusi manapun namun mereka dinyatakan LOLOS sebagai PPPK. Mengapa sampai mereka bisa lolos? Jawabannya adalah, karena mereka telah menyetor “biaya sukses” kepada anggota dewan bebal dan serakah serta rakus, yang tak lagi mempunyai hati nurani terhadap derita dari masyarakat.
Sementara itu, anak-anak Tanimbar yang selama ini telah mengabdikan diri bertahun-tahun dengan setia dan penuh dengan pengorbanan di tanimbar, kini tergilas oleh skema busuk yang telah di lakukan. Hak dari mereka telah di kebiri serta dicampakkan oleh sistem dan dikhianati oleh wakil rakyat mereka sendiri. Puluhan hingga ratusan tenaga honorer anak asli tanimbar yang setiap pagi hadir di sekolah-sekolah terpencil, puskesmas yang jauh di kampung-kampung, dan kantor-kantor dinas yang sepi, harus menelan pil pahit karena tidak lolos PPPK, padahal mereka adalah ujung tombak dari pelayanan publik yang sesungguhnya.
Apa lagi yang lebih menyakitkan dari fakta bahwa pengabdian mereka telah diperjual belikan? Bahwa kursi yang diisi oleh suara rakyat itu kini telah menjadi sebuah meja tawar-menawar licik, tempat menjajakan “slot PPPK” kepada siapapun yang mampu menyetor uang, bukan kepada mereka yang layak. Itulah wajah dan sisi gelap yang kini telah mencoreng nama baik dari lembaga DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Saat ini masyarakat tanimbar sudah muak. Mereka tak lagi percaya pada suara-suara manis dari para politikus di mimbar sidang yang setiap kali menyuarakan “perjuangan rakyat”, padahal tangan mereka masih basah oleh tinta SK palsu dan uang panas yang merupakan hasilsetoran dari para tenaga honorer siluman. Saat ini para korban kini mendesak pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Kepulauan Tanimbar untuk bertindak cepat dan tegas untuk menyikapi masalah ini. Ini bukan hanya soal masalah sebuah kebijakan, tetapi ini merupakan soal hukum dan moralitas.
Jika pemerintah daerah dan aparat penegak hukum melihat kejadian serta peristiwa ini lalu mereka hanya diam saja, maka ini menjadi preseden buruk dan akan melanggengkan cara cara praktik curang yang sama di masa depan. Lembaga wakil rakyat tidak boleh dibiarkan menjadi kandang mafia seleksi PPPK, tempat dimana sebuah SK dapat diperjualbelikan dan nasib orang ditentukan oleh besarnya amplop.
Sudah saatnya saat ini semua pihak membongkar jaringan busuk ini sampai ke akar-akarnya. Siapa dalangnya? Siapa yang menerima setoran? Siapa yang menyusun daftar siluman itu? Bongkar! Tangkap! Penjarakan! Jika perlu, bentuk Pansus Khusus dan laporkan ke KPK. Rakyat tidak boleh lagi tertipu oleh wajah manis dan janji politik yang penuh dengan racun.
DPRD Tanimbar harus bisa dibersihkan dari hama-hama pengkhianat rakyat. Bila tidak, maka kepercayaan publik akan hancur sepenuhnya, dan kita tak lagi memiliki harapan terhadap lembaga legislatif daerah ini.
Anak-anak negeri yang telah mengabdi berhak mendapatkan keadilan. Jangan biarkan mereka tumbang dan jatuh karena kelicikan segelintir elit politik yang menjual kehormatan mereka untuk kenyang sendiri.
Tanimbar tidak butuh pemimpin siluman. Tanimbar butuh keadilan nyata tutup Nik Besitimur dalam rilisnya.
Gilang.
