Palu-TransTV45.Com-Pemerintah Kota Palu memperkuat upaya perlindungan sosial melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Perempuan dan Ketahanan Keluarga, yang difasilitasi dalam kegiatan harmonisasi di Aula Kebangsaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng), Selasa (7/10/2025).
Raperda ini menjadi bagian dari kebijakan strategis untuk memperkuat ketahanan keluarga, memberdayakan perempuan, serta melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.
Melalui harmonisasi yang dilakukan, rancangan peraturan ini disempurnakan agar memiliki landasan hukum yang jelas, selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, dan mampu menjawab tantangan sosial di daerah.
Dalam keterangannya, Rakhmat Renaldy menegaskan bahwa penyusunan Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan Ketahanan Keluarga merupakan langkah konkret dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan sosial.
“Perlindungan terhadap perempuan bukan hanya isu kesetaraan, tetapi juga fondasi bagi ketahanan keluarga dan stabilitas sosial di masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, keberadaan Raperda ini diharapkan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam membangun sistem dukungan yang terintegrasi, mulai dari aspek hukum, ekonomi, hingga sosial.
“Raperda ini diharapkan melahirkan kebijakan yang sensitif gender, mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan, serta memastikan lingkungan keluarga yang aman dan harmonis,” lanjut Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng itu.
Pemerintah Kota Palu melalui Raperda ini menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan sosial yang berkeadilan dan inklusif, di mana perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam pembangunan dan perlindungan hukum yang kuat dari segala bentuk kekerasan.
Melalui regulasi ini, diharapkan terbentuk keluarga-keluarga tangguh yang menjadi fondasi ketahanan sosial masyarakat, sekaligus memperkuat arah pembangunan manusia yang berkeadilan di Kota Palu.
