Mobil dinas tersebut bukan sekadar aset biasa. Fungsinya vital untuk mendukung kegiatan kebersihan lingkungan, pengangkutan sampah, hingga operasional pendukung program pelayanan publik tingkat kecamatan. Namun fakta di lapangan menunjukkan kendaraan itu tak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.
Warga menilai pembiaran ini sebagai bentuk kelalaian dalam pengelolaan fasilitas negara. Di saat persoalan kebersihan masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah Batang Kuis, kendaraan operasional justru dibiarkan rusak tanpa kejelasan. Situasi ini memicu kritik tajam terhadap pihak terkait yang dinilai kurang sigap.
“Kalau mobil dinas kebersihan saja tidak dirawat, bagaimana pelayanan kebersihan mau maksimal,” ujar salah seorang warga dengan nada kecewa. Menurutnya, kendaraan tersebut seharusnya menjadi prioritas perawatan karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar inventaris kantor.
Sorotan pun mengarah pada sistem pengelolaan anggaran perawatan kendaraan dinas. Publik mempertanyakan apakah tidak ada anggaran pemeliharaan, atau ada faktor lain yang membuat perbaikan terkesan diabaikan. Transparansi menjadi kata kunci yang kini dituntut masyarakat.
Kendaraan dinas yang mangkrak bukan hanya soal mesin rusak, tetapi juga mencerminkan lemahnya manajemen aset pemerintah. Bila dibiarkan berlarut, kerusakan ringan bisa berubah menjadi kerusakan berat yang justru menambah beban biaya. Ironisnya, uang negara yang seharusnya bisa dihemat malah berpotensi terbuang lebih besar akibat pembiaran.
Selain itu, dampak langsung dirasakan warga. Pelayanan kebersihan berpotensi terganggu, jadwal pengangkutan sampah bisa tidak maksimal, dan lingkungan berisiko menjadi kurang terawat. Padahal isu kebersihan berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat dan citra wilayah itu sendiri.
Kondisi ini juga membuka ruang spekulasi liar di tengah masyarakat. Minimnya penjelasan resmi membuat publik bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik tidak diperbaikinya mobil dinas tersebut. Ketidakjelasan informasi justru memperkeruh keadaan dan menurunkan kepercayaan masyarakat.
Pemerintah kecamatan diharapkan segera memberikan klarifikasi terbuka. Masyarakat berhak mengetahui kondisi sebenarnya, langkah yang sudah atau akan diambil, serta alasan keterlambatan perbaikan. Sikap diam hanya akan memicu kecurigaan dan memperbesar gelombang kritik.
Pengelolaan aset negara menuntut tanggung jawab, bukan pembiaran. Mobil dinas bukan milik pribadi, melainkan fasilitas yang dibeli dari uang rakyat. Karena itu, setiap kerusakan seharusnya ditangani cepat, tepat, dan transparan.
Kini publik menunggu tindakan nyata, bukan sekadar janji. Apakah mobil dinas kebersihan itu akan segera diperbaiki dan kembali beroperasi, atau terus menjadi simbol lemahnya pengelolaan pelayanan publik di Batang Kuis. Waktu akan menjawab, tetapi masyarakat sudah lebih dulu menilai.
P2BMI.IGB/tv
( Hamijat )
