Seram Bagian Barat,. Maluku
Transtv45.com || Komisi II DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menyoroti lambannya realisasi penyerapan anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat kerja evaluasi triwulan yang digelar, Selasa (28/7/2026).
Salah satu perhatian utama tertuju pada Dinas Perhubungan (Dishub) yang hingga pertengahan tahun baru merealisasikan sekitar 44 persen anggaran.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD SBB, Hamzah Wakanno, dihadiri dua dari lima OPD mitra kerja, yakni Dinas Perhubungan dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Tiga OPD lainnya tidak hadir karena menjalankan tugas luar daerah dan alasan kesehatan pimpinan dinas.
Menurut Hamzah, evaluasi triwulanan merupakan instrumen pengawasan DPRD untuk memastikan pelaksanaan program serta penyerapan anggaran berjalan sesuai target.
Komisi II meminta Dishub segera mempercepat pelaksanaan kegiatan agar realisasi anggaran pada semester II dapat meningkat hingga 89–90 persen. Sementara itu, penyerapan anggaran Dispora dinilai lebih progresif dengan capaian sekitar 49 persen, meski tetap diminta menggenjot pelaksanaan program yang tersisa.
Selain persoalan serapan anggaran, Komisi II juga menyoroti mandeknya sejumlah program strategis di sektor perhubungan, terutama pembangunan Pelabuhan Feri Bapora.
Berdasarkan penjelasan Dishub, proyek tersebut belum dapat berjalan karena hingga kini belum memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, meskipun dokumen hibah lahan telah diserahkan kepada Kementerian Perhubungan.
“Ini menjadi catatan krusial bagi kami di Komisi II. Kami akan menelusuri lebih lanjut apa penyebab pasti belum dikucurkannya DAK tersebut,” tegas Hj. Hamzah Wakanno.
Sebagai langkah agar anggaran tidak mengendap, dana sekitar Rp800 juta yang semula disiapkan untuk proyek Pelabuhan Feri Bapora direncanakan dialihkan untuk pembangunan Terminal Pasar Tidu.
Menutup rapat, Hamzah Wakanno mengingatkan seluruh OPD mitra kerja agar memanfaatkan sisa waktu pelaksanaan anggaran secara maksimal sehingga seluruh program prioritas dapat diselesaikan dalam lima hingga enam bulan ke depan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat.
S. Adam
