Jakarta||TransTV45.com||Berdasarkan ketentuan Pasal 22D UUD 1945 dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) bahwa sebagai lembaga legislatif DPD RI mempunyai fungsi legislasi dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka fungsi representasi.
Anggota DPD RI asal Provinsi Bengkulu Hj Riri Damayanti John Latief dalam menjalankan tugas tersebut telah berkunjungan ke sejumlah desa di Kabupaten Kepahiang untuk melihat langsung kondisi kehidupan masyarakat agar dapat disuarakan di Senayan.
“Banyak kebutuhan masyarakat yang saya amati secara langsung. Mulai dari pentingnya pembangunan infrastruktur jalan, pertanian, bedah rumah, pentingnya bantuan sosial, pengembangan desa wisata, dan lain sebagainya,” kata Hj Riri Damayanti John Latief, Rabu (27/3/2024).
Lulusan Psikologi Universitas Indonesia ini menjelaskan, semua aspirasi tersebut setelah dihimpun akan ia suarakan bukan hanya melalui sidang peripurna, namun juga saat rapat-rapat bersama kementerian terkait terutama di Komite IV DPD RI.
“Komite IV ini terkait dengan program-program yang bersentuhan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, termasuk mengenai usaha mikro, kecil dan menengah. Meski sifatnya hanya pertimbangan, apa yang disampaikan warga Kepahiang tetap harus diperjuangkan,” ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu ini menekankan, ia sangat peduli dengan upaya pembangunan infrastruktur di Kepahiang mengingat begitu banyak potensi ekonomi yang menjanjikan di kabupaten ini.
“Jalan-jalan harus dibuat mulus, desa-desa wisata harus dipercantik, irigasi-irigasi harus dibangun, juga rumah-rumah warga kurang mampu harus direnovasi. Semua ini nggak cukup kalau pakai APBD, APBN harus bantu,” tandas Hj Riri Damayanti John Latief.
Kakak Pembina Duta Generasi Berencana (GenRe) BKKBN Provinsi Bengkulu ini menambahkan, salah satu aspirasi masyarakat yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana memotivasi generasi muda agar terhindar dari banalitas kehidupan yang penuh kriminalitas.
“Tak kalah penting adalah upaya-upaya kongkrit untuk mengantisipasi bencana seperti banjir, longsor, pohon tumbang, dan lain sebagainya. Semoga ke depan DPD punya kewenangan lebih untuk mengatasi langsung persoalan-persoalan di daerah,” demikian Hj Riri Damayanti John Latief.
Tim Redaksi
