TRANSTV45.COM-Makassar_Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Pergerakan Mahasiswa (OPM) menggelar aksi unjuk rasa (unras) di depan Ditlantas Polda Sulawesi Selatan, Kamis (17/6/2021) .
Aksi yang terdiri dari puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam DPP OPM bergantian menggelar orasi.
Jendral lapangan, Haerul
dalam orasinya mengatakan maraknya kasus dugaan pungutan liar (Pungli) di Sulsel yang di lakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Sehubungan dengan hasil investigasi dan juga laporan masyarakat terkait dengan adanya pengurusan mutasi ranmor masuk antar provensi dari prototipenya mulai proses pelaporan namun lokasi krosceknya tiba-tiba di Ditlantas,kemudian proses barcode BPKB yang di input ERI lalu ke samsat wilayah 1 untuk proses regiden bagian mutasi masuk selanjudnya di input lagi ke wilayah samsat 2 untuk penetapan dan kembali ke wilayah samsat 1 untuk membayar notic sebelum cetak stnk dan plat lalu kembali ke Ditlantas untuk finising penertiban BPKB mutasi masuk,” katanya
Lebih lanjut dia mengatakan “Sesuai hasil analisis internal lembaga kami tentu proses pengurusan ranmor mutasi masuk sangat tidak relevan dan terindikasi mengarah dugaan pungli yang di mana ini sangat bertentangan dengan slogan Presisi Porli yang memproritaskan transparansi layanan puplik (samsat) kepada masyarakat,” terangnya.
Ari yang sebagai Koordinator Mimbar mengungkapkan adanya indikasi dugaan pungli dalam pelayanan BPKB serta pada loket cek fisik, loket pemblokiran untuk kendaraan status jaminan di pembiayaan dan loket kroscek kendaraan beberapa samsat terkhususnya di samsat makassar
“Beranjak dari hasil konsolidasi, kami dari Organisasi Pergerakan Mahasiswa (OPM) menuntut agar kiranya menuntaskan pungli dan mengevaluasi kinerja samsat Kota Makassar, Palopo, Pare-pare Pinrang dan Barru,” tegasnya saat orasi.
Adapun pernyataan sikap dari DPP OPM :
1. Mendesak Ditlantas Polda Sulsel mengevaluasi total kinerja Kepala Samsat makassar.
2. Mendesak Ditlantas Polda Sulsel mengevaluasi kinerja Kanit Regident Makassar, Palopo, Pare-pare, Pinrang dan Barru.
3. Wujudkan pelayanan prima yang bersifat akuntabilitas dan transparansi di lingkup wilayah samsat jajaran Sulsel. (Rasyid)
