Seram Bagian Barat., Maluku
Transtv45.com || Ketua KNPI Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Farul Kaisupi, menyoroti polemik aktivitas pertambangan di wilayahnya yang dinilai belum memberi dampak positif bagi masyarakat.
Farul menegaskan, hingga kini realisasi komitmen perusahaan terkait pembangunan jeti dan smelter belum menunjukkan kejelasan.
Padahal, rencana tersebut sempat mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI sebagai bagian dari kesepakatan investasi di SBB.
“Janji pembangunan jeti dan smelter itu penting, tetapi sampai sekarang belum ada titik terang. Ini menimbulkan ketidakpastian dan keresahan masyarakat,” ujar Farul.
Ia juga mengkritik sikap PT Manusela Prima Mining yang dinilai belum terbuka soal realisasi komitmen awal investasi.
Menurutnya, perusahaan tidak cukup hanya menjelaskan aspek legalitas, tetapi wajib mempertanggungjawabkan janji pembangunan yang menjadi dasar kerja sama.
Kaisuku mengingatkan potensi wanprestasi jika komitmen tersebut tidak dipenuhi, terutama karena menyangkut pengelolaan sumber daya alam dan kepentingan publik.
Ia menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi. Bahkan, Farul menyarankan agar pengelolaan diserahkan kepada pemerintah pusat jika terdapat pihak yang dinilai merugikan daerah.
“Kalau investasi justru merugikan daerah, sebaiknya dihentikan dan dikelola pemerintah pusat demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya
S. Adam
