Seram Bagian Barat,. Maluku
Transtv45.com || Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Ode Risno Judin, membantah adanya sikap resmi Komisi I DPRD SBB yang mendesak aparat penegak hukum (APH) mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Kabupaten SBB sebesar Rp1,3 miliar.
Menurut Risno, pernyataan terkait desakan kepada APH tersebut merupakan pandangan pribadi Ketua Komisi I DPRD SBB, Fredy Pentury, dan tidak pernah diputuskan dalam forum resmi komisi.
“Perlu kami sampaikan bahwa pernyataan mengenai desakan kepada APH untuk mengusut anggaran TP-PKK Rp1,3 miliar adalah pendapat pribadi Ketua Komisi I. Secara kelembagaan, Komisi I DPRD SBB tidak pernah membahas, memutuskan, ataupun mengeluarkan rekomendasi resmi, baik secara tertulis maupun lisan, terkait hal tersebut,” kata Risno, Rabu (20/5/2026).
Risno yang juga menjabat Ketua Fraksi PKS DPRD SBB menjelaskan, Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD SBB baru saja menuntaskan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penggunaan anggaran di sejumlah perangkat daerah dan lembaga terkait.
Ia menegaskan, dalam rekomendasi resmi Pansus LKPJ DPRD SBB tidak ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan anggaran oleh TP-PKK Kabupaten SBB.
“Pansus LKPJ DPRD SBB telah menyelesaikan tugas evaluasi beberapa hari lalu. Dalam rekomendasi yang dikeluarkan, tidak terdapat indikasi ataupun temuan penyalahgunaan anggaran oleh TP-PKK,” ujarnya.
Risno berharap masyarakat dapat memahami persoalan tersebut secara objektif dan tidak menafsirkan pernyataan individu sebagai sikap resmi lembaga DPRD.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah serta mengedepankan mekanisme pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami berharap semua pihak dapat menahan diri dan tetap menghormati proses pengawasan sesuai mekanisme yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” tutupnya.
S. Adam
