Sambas.TransTV45.com. – Bupati Sambas H. Satono, S.Sos.I., M.H. mendorong pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat III sebagai langkah strategis untuk memperkuat keterwakilan politik masyarakat wilayah perbatasan di tingkat pusat.
Hal tersebut disampaikan Satono saat menjadi keynote speaker dalam Dialog Publik yang digelar Forum Pemekaran Dapil Kalimantan Barat III di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Selasa (11/8/2026).
Dialog publik tersebut mengangkat tema “Menguatkan Representasi Politik Wilayah Perbatasan Melalui Pembentukan Dapil Kalimantan Barat III.”
Dalam paparannya, Satono mengatakan penataan dapil merupakan bagian penting dalam mewujudkan sistem representasi politik yang lebih adil dan proporsional bagi masyarakat Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, dan Kabupaten Bengkayang.
Menurutnya, masyarakat di tiga daerah tersebut memiliki harapan besar agar aspirasi dan kepentingan daerah dapat lebih terakomodasi dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat pusat.
“Penataan dapil ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat suara masyarakat. Kita ingin aspirasi masyarakat Sambas, Singkawang, dan Bengkayang dapat terwakili dengan lebih baik di tingkat pusat,” ujar Satono.
Ia menilai pembentukan Dapil Kalbar III juga dapat membuka peluang lebih besar bagi lahirnya wakil rakyat yang memiliki pemahaman mendalam terhadap kondisi dan persoalan masyarakat di wilayah tersebut.
“Harapannya, wakil yang lahir dari dapil ini benar-benar memahami kebutuhan masyarakat, sehingga mampu memperjuangkan kepentingan daerah secara lebih maksimal,” katanya.
Satono menegaskan, keterwakilan politik yang kuat di DPR RI memiliki posisi penting dalam memperjuangkan berbagai program pembangunan daerah.
Terlebih, Sambas, Singkawang, dan Bengkayang memiliki sejumlah persoalan dan kebutuhan pembangunan yang membutuhkan perhatian serta dukungan pemerintah pusat.
“Kita membutuhkan keterwakilan yang kuat untuk memperjuangkan pembangunan daerah. Mulai dari infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi, hingga pembangunan kawasan perbatasan,” tegasnya.
Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Kabupaten Sambas memiliki posisi strategis dalam pembangunan Kalimantan Barat. Karena itu, menurut Satono, kepentingan masyarakat perbatasan perlu mendapat perhatian yang lebih besar dalam kebijakan nasional.
Ia berharap Dialog Publik tersebut dapat menjadi ruang untuk menyatukan persepsi dan memperkuat komitmen seluruh pihak dalam memperjuangkan pembentukan Dapil Kalbar III.
“Ini bukan hanya kepentingan pemerintah daerah, tetapi kepentingan masyarakat. Karena itu, perjuangan ini harus dilakukan bersama-sama dengan mengedepankan kepentingan dan kemajuan daerah,” pungkasnya.
Publis: Mulyono
